Penyerapan APBD Ketapang Masih Rendah

IKLAN 300x600 ( Yang Sudah Diparse)

KETAPANG-Humas Sekretariat Daerah Ketapang dalam Siaran Persnya,Senin (06/10/2014) menjelaskan bahwa,Bupati Ketapang melalui Asisten II Bidang Administrasi Pembangunan Ir. H.Darmansyah MM MH, mengingatkan kepada Satuan Kerja (satker) dilingkungan Pemkab Ketapang tentang realisasi penyerappan Anggaran Belanja Daerah (APBD) sampai dengan 3 Oktober 2014, masih rendah.

Hal tersebut disampaikan Ass II Darmansyah saat membuka rapat evaluasi realisasi fisik dan penerapan anggaran Satuan kerja perangkat daerah di ruang rapat Satpol PP kantor Bupati Ketapang, Senin,(6/10/2014) yang di hadiri oleh seluruh Satuan kerja di lingkungan Pemkab Ketapang.

Rendahnya penyerapan anggaran di tiap satuan kerja Pemkab Ketapang ini, di ungkapkan Darmansyah berdasarkan hasil pemantauan Bagian pembangunan Setda Ketapang, dengan jumlah 56 satuan kerja pagu APBD tahun 2014, sebesar Rp. 1,702,700,504,732,86. realisasi baru mencapai 49,39 persen atau sebesar Rp. 861,751,224,423,86.

" Dengan sisa waktu 51 hari kerja hingga 15 Desember 2014 harus terserap semua " katanya.

Untuk itu Darmansyah meminta kepada setiap satuan kerja apa bila mendapatkan permasalahan segera melaporkan agar dapat diberikan solusi yang tepat.

Kepala Bagian Pembangunan Setda Ketapang Rudy.Sos.M.Si mengatakan masih rendahnya penyerapan anggaran oleh satuan kerja dipengaruhi oleh realisasi pengadaan barang/jasa yang masih rendah, terutama pekerjaan kosntruksi sebagian besar masih dalam tahap pengerjaan, bahkan ada yang belum dilelang dan dalam tahap pelelangan.

" Sebagian besar SKPD terlambat melaksanakn pelelangan, harga satuan terlambat ditetapkan dan mengalami perubahan " katanya.

Dijelasknya lagi banyak penyedia pemborong tidak mengambil uang muka karena adanya fasilitas pinjaman Bank bagi penyedia yang memenangkan lelang dengan persyaratan yang mudah dan besarnya pinjaman sampaidengan 60 persen dari nilai proyek.

Terbatasnya SDM PNS bersertifikat keahlian, tenaga teknis dan pengawas lapangan serta adanya Surat Edaran Kementerian tentang penundaan pekerjaan setelah pelaksanaan pileg dan pilres yang menyangkut Hibah kepada masyarakat.

Dan masih banyak lagi permasalahan - permasalahan pokok yang mempengaruhi realisasi penyerapan realisasi anggaran disetiap satuan kerja.

"Dengan rapat evaluasi realisasi fisik dan penyerapan anggaran ini diharapkan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi mengatasi permasalahan yang terjadi sehingga penyerapan anggaran sesuai target yang diharapkan " katanya.***(R/k65)