JAKARTA-Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap kepada Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2011,Senin (6/10/2014) penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya hukum berupa penahanan kepada tersangka RBS (Bupati Tapanuli Tengah).
Hal itu disampaiakan Humas KPK Johan Budi,SP dalam Siaran Persnya.Menurut Johan penahanan itu dilakukan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari Senin (06/10/2014) di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur.
“Sebelumnya, KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan RBS sebagai tersangka. Tersangka RBS diduga memberi atau menjanjikan sesuatu kepada M. Akil Mochtar selaku hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2011 yang diserahkan kepadanya untuk diadili<”ungkap Johan Budi.
Selanjutnya,kata Johan,atas perbuatannya, RBS disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.***(H/k65)
0 Response to "Kasus Sengketa Pilkada, KPK Tahan Bupati Tapanuli Tengah "
Post a Comment