JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan menghentikan proses pengadaan kendaraan untuk pejabat negara untuk pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo. Proses pengaddan kendaraan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada presiden dan pemerintahan mendatang.
Soal mobil dinas menteri ini merupakan poin keenam dari tujuh kebijakan dan instruksi yang disampaikan Presiden SBY dalam keterangannya seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Kamis (11/9) sore hari.
Keputusan tersebut dibuat terkait isu hangat yang banyak diberitakan mengenai kendaraan bagi pejabat negara pada pemerintahan Joko Widodo nanti. Terdapat anggapan bahwa pemerintah sekarang tidak hemat.
"Sekarang isunya, pemerintah ini boros. Maka saya setujui untuk menghentikan proses pengadaan kendaraan itu secara total... Saya persilakan presiden dan pemerintahan baru memproses pengadaan kendaraan ini," kata Presiden SBY.
Poin pertama yang disampaikan Presiden SBY mengenai kebijakan pemerintah di masa transisi ink adalah pemerintah membantu tim presiden terpilih dalam mempersiapkan pemerintahan mendatang. Hal ini dilakukan sesuai tata tertib dan mekanisme yang telah disepakati saat pertemuan SBY dengan Jokowi di Bali pada akhir Agustus lalu.
"Saya berharap keseluruhan komunikasi dan konsultasi ini berjalan dengan baik. Saya juga berharap hasil dari pertemuan konsultasi dijelaskan pada
publik sejelas-jelasnya," ujar SBY.
Komunikasi dan konsultasi ini juga dilakukan untuk menjelaskan kegiatan presiden dan pemerintah baru dalam waktu dekat. Di saat yang bersamaan, SBY telah mengingatkan jajaran pemerintahannya untuk tidak mengomentari apalagi menyalahkan kebijakan pemerintah mendatang.
Kedua, untuk menghormati presiden terpilih, pemerintahan yang dipimpin SBY tidak akan melakukan pergantian pejabat-pejabat utama, seperti eselon 1 di kementerian dan lembaga negara. "Ini semua saya tujukan agar presiden barulah yang nanti menetapkan dan memutuskan pengganti pejabat-pejabat itu," Presiden menjelaskan.
Poin ketiga, SBY tidak akan mengganti pejabat-pejabat BUMN, sepenuhnya diserahkan pemerintahan mendatang. Lalu keempat, kepala sekretariat presiden dan ajudan juga ditetapkan presiden terpilih Jokowi.
Kemudian poin kelima, pemerintahan sekarang bertugas untuk menyiapkan bahan-bahan kegiatan internasional presiden yang akan dilakukan dalam jangka pendek. Meski, bahan-bahan tersebut dapat diperbaharui dan diubah pemerintah yang akan datang.
SBY menginformasikan bahwa tak lama setelah pengambilan sumpah jabatan presiden terpilih, terdapat 14 pertemuan puncak tingkat internasional, seperti KTT APEC, KTT ASEAN, EAS, dan G-20. "Dari sekian banyak KTT ini wajib hukumnya bagi Presiden Indonesia untuk menghadirinya, ada 2-3 yang masih optional," ujar SBY.
Poin terakhir, Presiden mengingatkan para menteri untuk mengembalikan semua fasilitas yang digunakan dengan tepat dan admnistrasi yang baik. Presiden dan Wapres pun akan melakukan hal yang serupa.
"Untuk saya dan Wapres kita harus meninggalkan rumah jabatan paling lama setidaknya pada tanggal 20 Oktober sudah siap untuk diisi dan digunakan presiden dan wapres baru, termasuk kendaraan," SBY menegaskan.
Dalam kesempatan ini, SBY juga menyampaikan bahwa sebenarnya pemerintah dari tahun ketahun telah melakukan berbagai upaya penghematan. "Tidak ada niatan dan budaya dari pemerintah yang saya pimpin ini untuk berboros-boros," ujar Presiden.
SBY pun megaku mengikuti pemberitaan setiap hari mengenai rencana Joko Widodo untuk melakukan penghematan. "Niat itu baik dan perlu kita dukung dan tak perlu dikontraskan dengan kebijakan pemerintah sebelumnya," SBY menandaskan.***(fbw)
Keterangan Gambar : Presiden SBY, didampingi Wapres Boediono, menjelaskan kebijakan pemerintah di masa transisi, di Kantor Presiden, Kamis (11/9) sore. ***(foto: abror/presidenri.go.id)
0 Response to "SBY Serahkan Pengadaan Mobil Menteri pada Presiden Terpilih Jokowi"
Post a Comment